Jakarta, Pilarrakyatindonesia.news – Sebanyak 118 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai daerah di Indonesia bertemu dan berdialog langsung dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman untuk membahas berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari pembangunan pertanian, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Dialog yang berlangsung di Jakarta, Rabu (6/5/2026), berjalan dinamis dan penuh antusiasme. Para mahasiswa aktif menyampaikan kritik, masukan, serta laporan langsung terkait kondisi sektor pertanian di daerah masing-masing.
Suasana forum bahkan beberapa kali diwarnai seruan “Hidup Mahasiswa!”, “Hidup Pak Mentan!”, dan “Merdeka!” yang mencerminkan tingginya semangat generasi muda dalam mengawal kebijakan publik dan pembangunan sektor pangan nasional.
Mentan Amran mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang dinilai konstruktif dan menjadi bagian penting dalam pengawasan jalannya pemerintahan.
“Saya salut kepada mahasiswa yang hadir hari ini. Kritis, tetapi konstruktif. Ini penting untuk membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan generasi muda,” ujar Amran.
Dalam kesempatan tersebut, Mentan memaparkan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program MBG yang dinilai memiliki dampak besar terhadap ketahanan pangan dan perekonomian desa.
Menurutnya, MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi pasar atau offtaker bagi hasil produksi petani lokal.
“MBG ini menggerakkan ekonomi desa karena hasil pertanian petani terserap. Anak-anak mendapat gizi yang baik, sementara petani memperoleh pasar,” katanya.
Selain MBG, penguatan Kopdes juga menjadi perhatian utama pemerintah. Program tersebut disebut mampu memangkas rantai distribusi pangan yang selama ini dinikmati oleh para perantara.
“Selama ini rantai distribusi terlalu panjang. Dengan Kopdes, petani bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar,” ujar Amran.
Dalam dialog itu, Mentan juga memaparkan sejumlah capaian sektor pertanian nasional. Ia menyebut stok beras nasional saat ini telah mencapai lebih dari 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan nasional di tengah tekanan global dan ancaman krisis pangan dunia.
“Dulu stok beras sekitar 2,6 juta ton, sekarang sudah di atas 5 juta ton. Ini capaian besar untuk ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Amran juga menjelaskan bahwa Indonesia kini semakin mendekati target swasembada pangan sesuai standar Food and Agriculture Organization (FAO). Berdasarkan data pemerintah, impor pangan nasional berada di bawah 5 persen dari total kebutuhan nasional.
Khusus komoditas beras, pemerintah disebut tidak melakukan impor beras medium sepanjang 2025, dengan produksi nasional mencapai sekitar 34,69 juta ton.
Selain peningkatan produksi, kesejahteraan petani juga disebut mengalami perbaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat berada di level 125,45 pada Februari 2026, yang menunjukkan meningkatnya daya beli petani.
Amran menambahkan, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen, yang disebut sebagai langkah bersejarah di tengah kenaikan harga pupuk global.
“Di saat banyak negara mengalami krisis pupuk, Indonesia justru mampu menurunkan harga pupuk subsidi,” katanya.
Dalam forum tersebut, mahasiswa juga menyampaikan laporan terkait dugaan distribusi pupuk bermasalah dan peredaran bawang ilegal di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara. Menanggapi hal itu, Mentan memastikan pemerintah akan segera melakukan tindak lanjut dan penegakan hukum.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik mafia pangan maupun penyalahgunaan distribusi pupuk yang merugikan petani.
“Ada pelanggaran, pasti kami tindak. Ini menyangkut hak petani dan ketahanan pangan negara,” tegasnya.
Mentan juga menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan data dalam pengelolaan sektor pertanian. Ia bahkan membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat langsung kondisi gudang dan stok pangan nasional.
“Kami terbuka. Mahasiswa boleh melihat langsung kondisi di lapangan agar semua berbasis data dan fakta,” ujarnya.
Pertemuan antara 118 BEM dan Menteri Pertanian ini dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan generasi muda. Pemerintah berharap keterlibatan aktif mahasiswa dapat membantu mengawal pembangunan pertanian nasional menuju ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi yang lebih kuat.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Tulis Komentar